Surabaya - Pusakanews, Seorang perempuan warga Surabya inisial WR yang menjadi korban pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh mantan suami beserta keluarga suaminya, mengaku kecewa dengan kinerja
Surabaya, Pusakanews - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meresmikan Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Surabaya untuk memperkuat layanan K3 bagi pekerja dan perusahaan di Jawa Timur, Bali,
Kepala BPBPK Jawa Timur Menangkan Dua Paket Tender PT. RPJ Yang Direkturnya Sedang Di Penjara
Surabaya, Pusakanews, Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pemerintah menjadi salah satu kejahatan yang paling konsisten terjadi sampai saat ini, lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Kab Sidoarjo Raih Opini WTP 12 Kali Berturut-Turut, 2 Kali OTT KPK Pejabatnya Terjerat Korupsi
Sidoarjo, Pusakanews, Kabupaten Sidoarjo 12 kali secara berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Opini WTP
Dinas PUBMSDA Kab Sidoarjo Pengadaan konvensional Masih Menjadi Pilihan Begini Kata Bang Ramot Batubara
Sidoarjo, Pusakanews, Penggunaan E-Katalog merupakan metode pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah yang diprioritaskan karena menawarkan proses yang lebih mudah, cepat, transparan, dan tercatat
Sidoarjo, pusakanews, Sesuai Data RENJA Tahun 2025 Dinas PU Bina Marga dan SDA Kab Sidoarjo Anggaran Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase sebesar Rp 92 Miliar Untuk beberapa Kegiatan
Bangkalan, Pusakanews, BBWS Brantas Melanjutkan Kembali Proyek Pembangunan Pengaman Pantai di Pantai Sepulu, Desa Prancak, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan. Proyek Tembok Laut/Sea Wall atau
Bangkalan, Pusakanews, Penggunaan E-Katalog Mulai 1 Januari 2025, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib menggunakan e-katalog versi terbaru (versi 6.0) untuk meningkatkan
Diduga Terjadi Maladministrasi Pengadaan Barang dan Jasa, Di Dinas Pendidikan Kab Bangkalan. Bangkalan, Pusakanews, Masyarakat kembali menyuarakan kekhawatiran terkait maladministrasi dalam proses
Lamongan, Pusakanews, Pengelolaan Anggaran dengan peraturan presiden (Perpres) seringkali terkait dengan maladministrasi dalam pengadaan barang dan jasa, seperti kesalahan klasifikasi anggaran,
